Desa Tajun

Dalam rangka meninjau progres Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau sering juga disebut rehab rumah, Konsultan Manajemen Provinsi Bali melakukan Pengendalian dan Pengawasan (Wasdal) Program BSPS di Desa Tajun, Kamis (18/10). Mohamad Nawawi, Asisten Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Konsultan Manajemen Provinsi Bali, yang melakukan Wasdal didampingi oleh TFL BSPS Disperkimta Buleleng, Kelihan Banjar Dinas, dan Kasi Kesra Desa Tajun.

Ada 10 penerima bantuan yang ditinjau dari total 47 penerima bantuan BSPS Desa Tajun, yaitu Kadek Sumerta Yasa, Komang Sugiasa, dan Gede Sumbawa (Banjar DInas Tampullawang), Ketut Nyantel dan Komang Suarsa (Banjar Dinas Pasek), Komang Budiasa dan Ketut Sedana (Banjar Dinas Batu Ngadeg), serta Wayan Sukadana, Wayan Sukerata, dan Kadek Sulasa (Banjar Dinas Bakungan).

Nawawi menyatakan bahwa secara umum program BSPS di Desa Tajun sudah berjalan dengan baik. “Sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dari fondasinya, slup, kolom, ring, semua spesifikasinya bagus. Secara umum kualitasnya bagus,” jelasnya.

Untuk mempercepat proses pencairan upah tukang dan pekerja, Nawawi menghimbau agar administrasi segera dipersiapkan. “Administrasi segera dikejar. Kasian tukang dan penerima bantuan. Syaratnya foto 100%,” ungkapnya. Terkait dengan hal ini, TFL BSPS Desa Tajun, Putu Mahendra, menyampaikan bahwa pencairan upah tukang dan pekerja rencananya akan dilakukan tanggal 23 Oktober di Kantor Desa Tajun. Persyaratannya masing-masing penerima bantuan (PB) membawa KTP asli.

Nawawi juga menyampaikan bahwa program BSPS akan diadakan kembali tahun depan. Hanya saja lokasinya beum pasti. Ia meminta Pemerintah Desa segera mengusulkan nama penerima bantuan, yaitu warga yang mempunyai rumah tidak layak huni dan mampu berswadaya. “Diusulkan saja dulu. Teknisnya di Disperkimta, nanti kan divalidasi,” jelasnya.

Terkait dengan pengusulan PB tersebut Kasi Kesra Desa Tajun meminta kepada seluruh Kelihan Banjar Dinas se-Wilayah Desa Tajun agar segera mendata warga yang yang mempunyai rumah yang tidak layak huni dan sanggup berswadaya. Persyaratannya adalah mengumpulkan fotokopi KK dan KTP.