Desa Tajun

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa sesuai dengan visi ‘Nangun Sa Kerthi Loka Bali” dan merupakan salah bentuk perwujudan misi Gubernur Bali memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi seni dan budaya krama Bali. Dana BKK diharapkan dapat mewujudkan krama dan gumi Bali yang sejahtera. Terkait dengan hal ini, Perbekel diharapkan melaksanakan BKK dengan sebaik-baiknya, taat azas dan wajib menyajikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip, norma, standar prosedur, dan kriteria.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Bali dalam sambutannya yang diwakili oleh Suta Maryana Kabid Keswadayaan dan Lembaga Masyakarat Dinas PMD Provinsi dalam acara Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Kelihan Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian dari Pemerintah Provinsi di Kabupaten Buleleng, Selasa (28/5) di Gedung Pertemuan Mr. Ketut Pudja Eks. Pelabuhan Buleleng.

Hal yang sama disampaikan oleb Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng I Made Subur, S.H. Secara khusus Made Subur berpesan kepada Pemerintah Desa dan seluruh stake holder masyarakat desa utamanya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa agar senantiasa dilaksakan dengan penuh kehati-hatian. "Satu rupiah pun uang Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Untuk tahun ini tiap Desa Pakraman memperoleh bantuan sebesar Rp 250 juta, sedangkan Subak dan Subak Abian Rp 50 juta. Namun, secara prinsip tidak ada perbedaan yang signifikan untuk peruntukan dana BKK tahun ini. Pemanfaatan dana BKK untuk dana operasional maksimal Rp 20 juta ( untuk Desa Pakraman) dan maksimal Rp 5 juta (untuk Subak dan Subak Abian). Sedangkan alokasi anggaran untuk baga parahyangan, pawongan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan Desa Pakraman maupun Subak setempat atas hasil kesepakatan krama (paruman).

Khusus untuk kegiatan pada  bage Pawongan, Tim Sosialisasi BKK Provinsi menekankan bahwa materi pasraman harus mencerminkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan memuat materi, seperti penggunaan busana adat Bali, pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, serta pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali.

Agar dana BKK bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat, I Made Subur meminta Pemerintah Desa segera menyusun proposal dan RAB untuk disetor ke Provinsi maksimal sampai bulan Juni. Komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Desa, Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian diharapkan dibangun dengan baik sehingga proses pengajuan RAB, verivikasi, pencairan, pemanfaatan, serta evaluasi dan pelaporan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Sementara itu, Tim Sosialiasi BKK Provinsi menegaskan akan segera melakukan pencairan tergantung kecepatan dan ketepatan proposal yang diajukan oleh Desa/Kelurahan.

I Made Subur menambahkan agar pemanfaatan dana BKK tidak menimbulkan masalah dik hari maka Desa Pakraman harus membuat SK yang jelas tentang pura-pura yang menjadi Kahyangan Desa dan Pemerintah Desa harus membuat Perbek tentang insentif sebagai dasar pemberian dan insentif bagi Kelihan dan Prajuru Desa Parakaman maupun Subak..

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, Ketua Majelis Madya Buleleng dan Majelis Alit, Perbekel/Lurah, Kelihan Desa Pakraman, Kelihan Subak, dan Kelihan Subak Abian se-Kabupaten Buleleng.

Petunjuk teknis BKK dapat diunduh pada lampiran di bawah ini.